SELEKSI PENULIS BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2019-BNews



SELEKSI PENULIS BUKU BACAAN LITERASI TAHUN 2019

Seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi Tahun 2019. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan llahasa) sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil ikhtiar penyediaan bahan bacaan yang belum tersedia secara memadai.  Penyediaan bacaan ini untuk mendorong praktik baik literasi baca-tulis di sekolah dan di komunitas pegiat literasi, sebagai syarat penting dan pembiasaan membaca sebelum jam pelajaran di sekolah dimulai.

Pada tahun 2019 konsentrasi pcnyediaan buku bacaan literasi berfokus pada jenjang usia dini dan membaca awal bagi kelas 1, 2, dan 3. Pola penyediaan dilakukan dengan mengadakan Seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi Tahun 2019 agar kompetensi penulis dapat diarahkan secara maksimal untuk menggali dan menuangkan ide dalam menulis buku-buku anak usia dini dan kelas awal.

Kriteria calon penulis buku bacaan literasi ( Calon peserta Seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi Tahun 2019) adalah sebagai berikut:

a. Merupakan Warga Negara Indonesia.

b. Memiliki pengalaman dalam penulisan buku bacaan anak tingkat SD kelas 1, 2, dan 3 atau PAUD (usia 4—6 tahun),

c. Mengajukan ringkasan naskah buku (maksirnal 1 halaman. diperuntukan untuk SD kelas 1, 2, 3 atau PAUD usia 4— 6 tahun).

d. Memiliki kemampuan ilustrasi. Jika tidak, wajib bekerja sama dengan ilustrator profesional).

Proses seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Panitia akan menyeleksi seluruh calon penulis.

2. Calon penulis yang memenuhi kriteria penilaian akan dipilih untuk menjadi pcnulis buku bacaan literasi 2019.

3. Penulis terpilih wajib mengikuti seluruh rangkaian pembuatan buku bacaan literasi 2019, di antaranya melakukan survei ke SD atau PAUD terdekat dan mengikuti kegiatan Pertemuan Penulis Buku Bacaan Literasi.

4. Buku hacaan literasi yang akan dibuat berjumlah 170 buku dan diperuntukan bagi jenjang PAUD (usia 4—6 tahun) atau SD kelas 1, 2, dan 3.

5. Satu penulis dapat menulis lebih dan satu buku (ditentukan berdasarkan hasil penilaian juri).

6. Satu buku yang ditulis akan dihargai Rp12.500.000 (dipotong pajak).

7. Buku yang ditulis menjadi hak cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Cara mengikuti seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Calon penulis yang ingin mengikuti seicksi rnengirimkan hal berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda I’enduduk (KTP)’Kartu Pclajar,

b. biodata (format terlampir).

c. satu contoh buku untuk jenjang SD kelas 1,2, dan 3 atau PAUD (Usia 4—6 tahun) yang sudah dipublikasikan.

d. ringkasan naskah buku (tanpa ilustrasi) dengan ketentuan.

1) jumlah halaman: 1 halaman

2) ukuran kertas: A4

3) pias kanan, kiri, atas, dan bawah: 2 cm

4) ukuran huruf: 12 pt

5) dilengkapi dengan judul buku, tema. fokus karaktcr, dan nama penulis

e. contoh ilustrasi/gambar (berwama) yang pernah dibuat oleh calon ilustrator dan mencantumkan identitas ilustrator,

f. surat pernyataan keaslian naskah dan berscdia mengikuti rangkaian kegaitan (surat pernyataan terlampir).

2. Seluruh syarat tersehut dibuat lima rangkap.

3. Seluruh syarat tersebut dikirim ke alamat.

Panitia Seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220


Dengan mencantum Pengirim (Nama, Alamat, Provinsi, dan Nomor Telepon)

4. Seluruh pcrsyaratan calon penulis pada poin I (kecuali poin ic) dipindai ke dalam format PDF dan dikirimkan ke alamat pos-el

a. gerakanliterasinasional@kemdikbud.go.id.  atau

b. gerakanliterasinasional2019@gmail.com  

5. Kiriman dalam bentuk tisik maupun salman lunak paling lambat kami terima pada tanggal19 Maret 2019 (cap pos).

6. Buku cetak yang dikirim (poin Ic) menjadi hak panitia dan akan didonasikan untuk kcpentingan gerakan literasi nasional.

7. Pengumuman penulis terpilih akan diinfomiasikan melalui laman badanbahasa.kemdikbud.go.id pada tanggal 29 Maret 2019

Link download Pengumuman dan Panduan Seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi Tahun 2019 —-disini—-

Demikian informasi tentang Seleksi Penulis Buku Bacaan Literasi Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.

= Baca Juga =

You can now listen to podcasts inside the Google search app for Android-BNews



The rollout of a new podcasts section to Google Play Music for Android is ongoing at the moment for the US and Canada, as has been announced a couple of days ago. But the search giant has already worked on making podcasts even more accessible in its mobile operating system.

From this point on, you can search for a podcast using the Google app for Android (or its persistent search bar widget on your home screen), and you’ll be able to start paying that podcast straight from the search results. The screenshots below show this in action. The results screen will present you with the three most…

Hasil rekomendasi Simposium Tragedi 1965 ditunggu-BNews


Image copyright
BNews INDONESIA

Image caption

Simposium tragedi 1965, yang telah berakhir Selasa (19/04) malam, menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965.

Meski kesimpulan Simposium 1965 menyatakan bahwa negara terlibat dalam peristiwa tersebut, beberapa pihak masih menyatakan diri menunggu hasil resmi atau bahkan menolak hasil yang muncul dari pertemuan itu.

Menurut Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar Umat Beragama PBNU, Imam Aziz, yang hadir dalam simposium, simposium baru “awal dari upaya semua pihak untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa masa lalu”.

“Saya sendiri sebetulnya tidak ingin menyimpulkan dulu, bahwa apa yang kemarin disampaikan oleh narasumber itu merupakan awal dari pencarian fakta yang lebih menyeluruh,” ujarnya.

Menurut Imam, nantinya sebagai organisasi, Nahdlatul Ulama akan mengikuti keputusan yang diambil pemerintah berdasarkan rekomendasi yang muncul dari hasil simposium.

Selama ini, Imam menjadi pelaku rekonsiliasi di tingkat akar rumput antara eks-tapol dan warga Nahdlatul Ulama yang diduga terlibat sebagai pelaku kekerasan pada 1965 di beberapa wilayah, terutama Jawa Timur.

Rekonsiliasi yang sudah dilakukan selama ini, menurut Imam, hanya membantu dalam upaya menuju rekonsiliasi resmi yang “nantinya harus sesuai undang-undang”, baik melalui pendekatan yudisial atau pengadilan HAM atau jalur nonyudisial lewat komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

“Nah tapi untuk ke sana masih perlu tahap-tahapnya. Tahap-tahap itu yang harus dilewati dulu, dan dari simposium sangat terbuka lebar sekali kemungkinan untuk dua kemungkinan itu,” kata Imam.

Posisi ini bukan hanya terbatas pada dirinya secara pribadi. Menurut Imam, ada dua dokumen rekomendasi resmi dari Muktamar NU, yaitu dari 1999 dan 2015, yang menyatakan bahwa “rekonsiliasi harus dilakukan oleh semua pihak yang pernah terlibat konflik pada masa lalu”.

Image copyright
BNews INDONESIA

Image caption

Diharapkan simposium dapat berlangsung di daerah-daerah tanpa intimidasi.

“Resmi, ini resmi. Bahwa upaya rekonsiliasi yang digagas pemerintah itu NU mendukung, jelas sekali,” ujarnya.

Mereka tak mempermasalahkan apakah nanti pemerintah memberikan permintaan maaf atau rehabilitasi, asalkan yang dihasilkan adalah keputusan resmi dari proses setelah simposium tersebut.

Sementara itu, Burhan ‘Kampak’, pemimpin Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI) di Yogyakarta menolak hasil simposium yang diselenggarakan resmi oleh pemerintah.

Terhadap pernyataan bahwa negara terlibat dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965, Burhan mengatakan, “Pemerintah tidak bersalah. Pemerintah saat itu ingin menyelamatkan NKRI dari coup berdarah orang Komunis. Kita-kita ini yang ingin menyelamatkan NKRI kok dianggap melanggar HAM?”

Reaksi Burhan juga sama kerasnya ketika ditanya akan kemungkinan rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi sudah berlangsung secara “alamiah”.

“Waktu mereka dikeluarkan tahun 1970-an, dilepas dari tahanan, lalu masyarakat sudah menerima mereka, mereka sudah diterima kok. Baru setelah mereka berulah lagi, ingin menghidupkan ideologi komunis, baru kita hadapi,” ujar Burhan.

Front Anti-Komunis Indonesia, organisasi yang dipimpinnya, beberapa kali dilaporkan membubarkan acara yang disebut Burhan “hendak menghidupkan kembali PKI.”

Image copyright
BNews Indonesia

Image caption

Simposium yang berlangsung dua hari itu mempertemukan antara korban, pelaku, dengan akademisi dan sejarawan terkait 1965.

Dalam simposium, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto membacakan kesimpulan yang menyatakan agar “suasana kebebasan selama simposium diharapkan bisa dilakukan di daerah tanpa adanya gangguan dari pihak manapun dan negara wajib untuk melindungi”.

Namun ketika ditanya apakah organisasinya akan mengizinkan jika diskusi bertema 1965 digelar di Yogyakarta, intonasi Burhan langsung meninggi. “Tidak ada diskusi-diskusian, akan kita hadapi nanti,” katanya.

Padahal kebebasan untuk berdiskusi dan berpendapat di tingkat lokal inilah yang sangat diharapkan oleh Bedjo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966.

Menurut Bedjo, seusai simposium, dia ingin agar “negara harus cepat mengeluarkan surat keputusan bahwa para korban tidak dipersalahkan dan menghilangkan trauma”.

Surat keputusan ini, dalam pandangannya, akan menjadi payung hukum bagi pemerintah atau negara dalam melakukan penyelesaian. Keinginan paling mendasar para korban, bagi Bedjo, adalah agar negara memulihkan hak-hak mereka.

“Hak-hak kami mendasar adalah bebas berbicara, berorganisasi, berkumpul, berserikat, yang selalu mendapat hambatan. Pertemuan atau diskusi yayasan selalu dibubarkan. Jadi harus ada pengakuan pemerintah tidak lagi ada pembatasan-pembatasan atau represi. Bagi saya itu sudah hasil yang sangat positif bagi negara untuk (mulai) rehabilitasi,” ujarnya.


Source : bbc[.]com

Trump signs directive explaining his ‘Space Force’-BNews


Following weeks of speculation, Donald Trump signed the Space Policy Directive 4 during a ceremony at the White House on Tuesday, a document which explains how his administration will establish his Space Force.

“Just as we’ve done in ages past, the United States meet the emerging threats on this new battlefield,” Vice President Pence said during a speech last August. “The time has come to establish the United States Space Force.”

Under the plan signed today, the Pentagon would form a sixth branch of the armed services under the Air Force, then recruit a civilian administrator to act as Assistant Secretary of Defense for Space (a position appointed by the president and confirmed by the Senate), before building or acquiring the satellite technology necessary to engage in space-based combat missions. This differs from Trump’s initial plan released last June that would have seen the Space Force operating on “separate but equal” footing with the Air Force.

Trump’s pet NASA Administrator, Jim Bridenstine, has already thrown his support behind the plan. However the administration may not see the same enthusiasm from Congress, especially the Democrat-controlled House, which must approve the plan and grant funding before it can move forward.

How much funding will be needed is, unsurprisingly, not well established. Trump’s Acting Secretary of Defense, Patrick Shanahan, initially quoted a price of less than $5 billion in order to establish the new branch. The Air Force, conversely, figures it will need at least $13 billion to get the USSF off the ground.

“There’s a thousand now decisions that have to be made to be able to work through the intricate details of how we move forward in establishing the service within the Department of the Air Force,” General David Goldfein, Air Force chief of staff, told reporters during a press conference at the Brookings Institute on Tuesday.

Despite the numerous hurdles that will need to be cleared before the Space Force actually comes into existence, the President remains confident in the program’s ultimate success. “I’m very proud that during my administration we’re doing so much in space. We need it,” Trump said during the signing ceremony.

PlayStation Network is adding two-factor sign-ins-BNews


As Polygon notes, the timing of the news is uncanny — it comes exactly five years after PSN succumbed to a data breach that exposed 77 million gamers and left the network itself out of commission for weeks. While two-factor authentication wouldn’t have addressed the outage, it would have reassured players worried that their data was ripe for the taking. About the only question is why Sony waited so long. Xbox Live added two-factor sign-ins in 2013, so there was certainly precedent for tighter security in the gaming space.

Kode Pos Kecamatan Barru – Kabupaten Barru-BNews



Kode Pos Kecamatan Barru – Kabupaten Barru

Kodepos seluruh Desa/Kelurahan di Kec. Barru, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel):
  1. Coppo: 90711
  2. Galung: 90711
  3. Palakka: 90711
  4. Sepee: 90711
  5. Tompo: 90711
  6. Tuwung: 90711
  7. Anabanua: 90712
  8. Mangempang: 90712
  9. Siawung: 90712
  10. Sumpang Binangae: 90712