Simposium 1965 dibuka tanpa 'permintaan maaf'-BNews

[ad_1]

simposium_65Image copyright
BNews INDONESIA

Image caption

Sejumlah penyintas dan aktivis hadir dalam acara resmi pertama yang diselenggarakan pemerintah tentang Peristiwa 1965.

Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menyelenggarakan simposium tentang Peristiwa 1965, yang melibatkan para penyintas.

Menteri Koordinator politik hukum dan keamanan (Menko Polhukkam) Luhut Panjaitan mengatakan, acara ini digelar untuk menunjukkan sikap pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk peristiwa kekerasan 1965.

“Kita ingin sebagai bangsa besar, menyelesaikan masalah kita,” tegas Luhut, seperti dilaporkan wartawan BNews Indonesia, Heyde Affan, dari pembukaan simposium, Senin (18/04) di Jakarta.

Dan lanjutnya, peristiwa pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh pimpinan, anggota atau simpatisan Komunis pasca 1965 merupakan “kemungkinan bagian dari sejarah kelam bangsa kita yang harus kita tuntaskan.”

Ditanya tentang maraknya penolakan masyarakat terhadap acara-acara lain terkait tragedi 1965, Luhut berkilah: “Tentu tidak bisa semua orang setuju. Kita dalam satu keluarga ada yang pro dan kontra.”

“Tapi, spirit kita adalah untuk mencari penyelesaian yang menyeluruh, supaya tidak jadi beban sejarah generasi yang akan datang,” kata Luhut.

Betapapun, menurut Luhut, pemerintah Indonesia tidak akan melakukan permintaan maaf atas kekerasan yang terjadi pada Peristiwa 1965 dan lanjutannya.

“Tidak terpikir ke sana,”kata Luhut.

“Mungkin wordingnya -perumusan kalimatnya, penyesalan mendalam terhadap peristiwa masa lalu yang kelam, dan tidak terulang di masa yang ajan datang,” tambahnya.

Acara yang digelar di Hotel Aryaduta itu dihadiri sejumlah korban atau penyintas tragedi 1965 dan aktivis HAM yang terlibat aktif dalam persoalan kekerasan 1965 -selain sejumlah pejabat seperti menteri Kehakiman.

[ad_2]
Source : bbc[.]com

Metallic design, May launch tipped for Samsung's C series smartphones-BNews

[ad_1]

As you might already know, Samsung is working on a new ‘C’ series of smartphones, with the SM-C5000 being spotted on Zauba last month and on Geekbench recently, revealing some of its key specs.

Now, thanks to a new report, we know a bit more about the new series. The report says that the C series will feature thin metallic bodies, and is expected to launch in the month of May (next month). As for the launch markets, the phones are expected to be exclusive to China.

Aside from the SM-C5000, a C7000 model is also said to be in the works, although not much is known about it at the moment. Also not known is the price tag these C series handsets will carry.

Via

[ad_2]

Presiden Brasil kalah dalam mosi pemakzulan di parlemen-BNews

[ad_1]

Pemakzulan BrazilImage copyright
Reuters

Image caption

Sejumlah anggota parlemen Brasil bersorak tatkala jumlah suara yang dibutuhkan untuk memproses mosi pemakzulan presiden, tercapai.

Majelis Rendah Brasil menyetujui mosi untuk memakzulan Presiden Dilma Rousseff atas tuduhan memanipulasi rekening pemerintah, dan segera memprosesnya.

Kubu “Ya” berhasil meraup mayoritas dua pertiga setelah sidang panjang di ibukota Brasilia.

Mosi itu akan dikirim ke majelis tinggi, Senat, yang diperkirakan akan menon-aktifkan Rousseff untuk sementara saat proses formal pemakzulan dijalankan.

Rouseff membantah tuduhan, dan sebaliknya menuduh lawan-lawannya melancarkan kudeta dengan langkah ini

Pemerintah Partai Buruh Brazil yang berkuasa mengatakan, “pertarungan kini berlanjut di Senat.”

Sekitar 25.000 pengunjuk rasa dari kedua belah pihak berada di luar gedung Kongres – dipisahkan oleh dinding setinggi 2 meter, yang membentang sepanjang 1km.

Pemungutan suara diikuti oleh banyak warga yang menonton lewat layar besar di seluruh negeri.

Image copyright
AFP

Image caption

Para pendukung pemakzulan presiden Dilma Rouseff menyaksikan sidang mosi dari layar raksasa.

Suasana Brasil sejauh ini tetap tenang; kendati meriah dengan musik, kostum aneh-aneh dan orang-orang beramai-ramai meniup terompet dan vuvuzuela.

Presiden berusia 68 tahun itu dengan keras membantah telah melakukan kesalahan, dan pada hari Sabtu (16/4) menulis dalam salah satu surat kabar lawan politiknya “ingin melindungi korupsi dan menghukum seorang perempuan yang tidak bersalah.”

[ad_2]
Source : bbc[.]com

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN TAHUN 2018-BNews

[ad_1]

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN TAHUN 2018

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemberian Gaji Ke-13 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Secara lengkap PP tersebut berjudul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Dalam pasal 3  ayat (1)  Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemberian Gaji Ke-13 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan tahun 2018 disebutkan bahwa Gaji,  pensiun,  atau  tunjangan  ketiga  belas  bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan  Penerima  Pensiun  atau  Tunjangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
Dalam pasal 3  ayat (3)  Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Penghasilan diberikan bagi:
a.  PNS,  Prajurit  TNI,  Anggota  POLRI,  dan Pejabat  Negara  meliputi  gaji  pokok, tunjangan  keluarga,  tunjangan  jabatan  atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja; 
b.  Penerima  pensiun  meliputi  pensiun  pokok, tunjangan  keluarga,  dan/atau  tunjangan tambahan penghasilan; dan
c.  Penerima  tunjangan  menerima  tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam pasal 3  ayat (4)  Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 dinyatakan bahwa   Besaran  penghasilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  termasuk  jenis  tunjangan bahaya,  tunjangan  resiko,  tunjangan pengamanan,  tunjangan  profesi  atau  tunjangan khusus  guru  dan  dosen  atau  tunjangan kehormatan,  tambahan  penghasilan  bagi  guru PNS,  insentif  khusus,  tunjangan  selisih penghasilan,  dan  tunjangan  lain  yang  sejenis dengan  tunjangan  kompensasi  atau  tunjangan bahaya  serta  tunjangan  atau  insentif  yang ditetapkan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  atau  kebijakan  internal kementerian/lembaga.

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018


Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 dinyatakan bahwa (1) Pemberian  penghasilan  ketiga  belas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3, dibayarkan  pada  bulan Juli.  (2)  Dalam  hal  pemberian  penghasilan  ketiga  belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,  pembayaran  dapat  dilakukan  pada bulan-bulan berikutnya.
Pada pasal 8 Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  berlaku juga bagi:
a.  pejabat  lain  yang  hak  keuangan  atau  hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
1.  menteri; dan
2.  pejabat pimpinan tinggi;
b.  wakil  menteri  atau  jabatan  setingkat  wakil menteri;
c.  staf khusus di lingkungan kementerian;
d.  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e.  hakim ad hoc; dan
f.  pegawai  lainnya  yang  diangkat  oleh  pejabat pembina  kepegawaian/pejabat  yang  memiliki kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018

Link Download Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 —disini—

BACA JUGA :
·          PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PNS, TNI, POLRI,  PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN—-disini—

·          PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL—-disini—

Demikian info tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

= Baca Juga =

[ad_2]

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL-BNews

[ad_1]

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 20 Tahun 2018


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural. Adapun yang dimaksud Lembaga  Nonstruktural  yang  selanjutnya  disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah  nonkementerian  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  atau Peraturan  Presiden  yang  pembiayaannya  dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural, dinyatakan bahwa Pimpinan dan  pegawai  nonpegawai  negeri  sipil  pada  LNS diberikan tunjangan hari raya. Adapun yang termasuk Pimpinan  pada LNS terdiri atas: a)  Ketua/Kepala; b) Wakil Ketua/Wakil Kepala; c) Sekretaris; dan/atau ; d.  Anggota, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 
Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa (1)  Tunjangan hari  raya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  yaitu  sebesar  penghasilan  bulan  Mei  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  penghasilan  bagi  pimpinan dan  pegawai  nonpegawai  negeri  sipil  pada  LNS  yang bersangkutan. (2)  Dalam  hal  penghasilan  bulan  Mei  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  lebih  besar  dari  besaran penghasilan  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran yang  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Pemerintah  ini maka tunjangan hari raya bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai  negeri  sipil  pada  LNS,  dibayarkan  sesuai ketentuan  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 
Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018  dinyatakan bahwa (1)  Pemberian  tunjangan  hari  raya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni. (2)  Dalam  hal  pemberian  tunjangan  hari  raya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  dapat dibayarkan  pada  bulan  Juni,  pembayaran  dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
Selengakpnya silahkan baca dan download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018  

Link download Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 —disini—

BACA JUGA :
·          PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN TAHUN 2018 —-disini—
·          PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PNS, TNI, POLRI,  PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN—-disini—

Demikian info tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural, semoga bermanfaat. 

= Baca Juga =

[ad_2]

SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 137 TAHUN 2018, PNS PENYEBAR HOAX DAN UJAR KEBENCIAN AGAR DIBERI SANKSI-BNews

[ad_1]

SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 137 TAHUN 2018, PNS PENYEBAR HOAX DAN UJAR KEBENCIAN AGAR DIBERI SANKSI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah menerbitkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang  Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Salah satu point dari Surat Edaran tersebut adalah PNS Penyebar Hoax dan Ujar Kebencian agar diberi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Berikut ini Salinan Surat Edaran Menpan RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara.
SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 137 TAHUN 2018

SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 137 TAHUN 2018

Dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk penyebarluasan informasi, baik antar individu, individu dan institusi, serta antar institusi dalam menghadapi tantangan dan perubahan Iingkungan yang sangat cepat dan dinamis, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat berperan membangun suasana yang kondusif di media sosial.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjunjung tinggi Nila, Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN, bagi Pegawai ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial agar memperhatikan hal-hal sebagal berikut:
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Memastikan bahwa informasi yang disebartuaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;
8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Link Download Surat Edaran Menpan RB No 137 Tahun 2018 —disini—
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Itulah Salinan Surat Edaran Menpan RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial bagi Aparatur Sipil Negara, semoga bermanfaat. Terima kasih. 


= Baca Juga =

[ad_2]